Mencapai MDG's - PNPM - Desa Siaga

Background

PNPM, Desa Siaga, MDG’S

By : Ahmad Kholid

PNPM

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri atau lebih dikenal dengan PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Dalam PNPM Mandiri terkandung beberapa aspek pengertian, sbb:

1. PNPM Madiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.
2. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

Adapun tujuan umum yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Program PNPM Mandiri ini adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.

Sedangkan tujuan khususnya adalah:

• Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
• Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel.
• Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor)
• Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok perduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
• Meningkatnya keberadaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok perduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.
• Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.
• Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.

 

Program utama PNPM Mandiri terdiri dari PNPM Perdesaan, PNPM Perkotaan, PNPM Infrastruktur Perdesaan, PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus, dan PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah.

DESA SIAGA
Upaya pemberdayaan masyararakat di bidang kesehatan sudah lama tumbuh didalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pada tahun 1975 Departemen Kesehatan telah menetapkan kebijakan Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa atau lebih dikenal dengan PKMD. Kebijakan tersebut dibuat guna mempercepat terwujudnya masyarakat Indonesia yang sehat. Pada waktu itu kegiatan PKMD diselenggarakan melalui Karang Balita, Pos Penanggulangan Diare, Pos Kesehatan, Pos Imunisasi dan Pos KB Desa yang pelayanannya masih terkotak-kotak. Melihat perkembangann tersebut pada tahun 1984 ditetapkan instruksi bersama antara Menteri Kesehatan, Kepala BKKBN dan Menteri Dalam Negeri, mencoba mmengintegrasikan kegiatan masyarakat tersebut dengan nama Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang hingga saat ini tetap berkembang di Indonesia. Kegiatan Posyandu pada waktu itu ditekankan kepada 5 (lima) kegiatan yaitu  Kesehatan Ibu Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB), Imunisasi, Gizi dan Penanggulangan Diare. Posyandu merupakan salah satu UBKM (Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat) yang ada di desa. Sementara di tingkat desa tumbuh juga berbagai macam UKBM seperti Tabulin (Tabungan Ibu Bersalin), Dasolin (Dana Sosial Ibu Bersalin), kelompok jimpitan, koperasi jamban, warung obat desa, Kelompok Pemakai Air (POKMAIR), Ambulan Desa, Pos Kesehatan Desa (POSKESDES), kelompok peduli kesehatan, dll.

Dalam rangka percepatan desa sehat terutama untuk lebih mempercepat pencapaian tujuan MDG's, pada tahun 2006 Menteri Kesehatan dan jajarannya mencanangkan upaya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan melalui DESA SIAGA. Desa siaga adalah desa yang memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan secara mandiri.

Adapun tujuan umum desa siaga adalah terwujudnya masyarakat desa yang sehat, peduli dan tanggap terhadap permasalahan kesehatan di wilayahnya. Sedangkan tujuan khusus desa siaga adalah:

• Meningkatya pengetahuan dan kesadaran masyarakat desa tentang pentingnya kesehatan
• Meningkatnya kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat desa terhadap risiko dan bahaya yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan (bencana, wabah, darurat dan sebagainya)
• Meningkatnya keluarga sadar gizi
• Meningkatnya masyarakat yang berPerilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
• Meningkatnya kesehatan lingkungan desa
• Meningkatnya kemampuan dan kemauan masyarakat desa untuk menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan

Dalam rangka memaksimalkan fungsi desa siaga, sejak tahun 2006-2009 telah dilakukan peningkatan kapasitas terkait sumber daya desa siaga. Terkait kesiapan petugas telah dilatih bidan desa siaga sebagai tenaga pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat, sedangkan terkait kesiapan masyarakat telah dilatih 2 kader dan 1 tokoh masyarakat (toma) di seluruh desa untuk melakukan pemberdayaan masyarakat khususnya untuk pelaksanaan Survai Mawas Diri (SMD) dan musyawarah Masyarakat Desa (MMD). Telah dikembangkan  UKBM dan di bangun poskedes di desa dalam rangka pelayanan kesehatan dasar. Jadi pengembangan desa siaga sampai tahun 2009 masih mengarah kepada upaya memenuhi kesiapan desa siaga secara fisik dan upaya penyiapan tenaga kesehatan dan kader.

Melalui KEPMENKES No. 828/MENKES/SK/IX/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota, telah ditetapkan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/kota No. 18 adalah DESA SIAGA AKTIF.

Desa Siaga Aktif adalah desa yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan  bencana dan kegawatdaruratan, surveilance berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi), penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Kementerian Kesehatan RI melalui RPJM 2010-2014 telah menetapkan salah satu indikatornya adalah Desa Siaga Aktif.

Pengembangan konsep desa siaga dilakukan secara menyeluruh bagi masyarakat Indonesia sehingga diharapkan dimasa yang akan datang konsep DESA SIAGA dapat digunakan sebagai payung "Model Pemberdayaan Masyarakat" di Indonesia dan dapat diintegrasikan oleh  seluruh kementerian yang ada di Indonesia termasuk Program PNPM Mandiri.

Mungkin desa siaga yang dikembangkan oleh kementerian kesehatan saat ini bisa disebut sebagai Desa Siaga Kesehatan. Selanjutnya mungkin dapat dikembangkan Desa Siaga Pendidikan, Desa Siaga Pertanian, Desa Siaga Lingkungan Hidup, Desa Siaga Kehutanan, Desa Siaga Koperasi dan UKM, Desa Siaga PDT. Tentunya semuanyan ini harus juga terintegrasi dengan Program PNPM Mandiri sebagai salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat di Indonesia.

MDG'S

Millenium Development Goals atau disingkat MDG's merupakan kesepakatan yang lahir pada tahun 2000 dan diprakarsai oleh 189 negara PBB, termasuk dihadiri oleh Presiden RI. Secara umum MDG'S bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia.
MDG's melingkupi 8 (delapan) agenda, yaitu:

1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan
2. Mewujudkan pendidikan dasar bagi semua
3. Mendorong kesetaraan jender dan memberdayakan perempuan
4. Mengurangi tingkat kematian anak
5. Meningkatkan kesehatan ibu
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lain
7. Menjamin kelestarian lingkungan
8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Secara umum lingkup 8 (agenda) MDG'S berkaitan sangat erat, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap aspek kesehatan.
Pencapaian agenda MDG'S yang langsung terkait kesehatan adalah agenda No. 4, 5 dan 6. Sedangkan agenda MDG'S yang terkait secara tidak langsung adalah agenda No. 1, 2, 3, 7, dan 8.

Dalam rangka pencapaian agenda MDG'S yang terkait secara langsung terhadap kesehatan, telah dilakukan berbagai upaya yang terencana dituangkan baik dalam RPJM 2004-2009 maupun dalam RPJM 2010-2014.  Dalam RPJMN Tahun 2010 - 2014 bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama termasuk kesehatan, disebutkan sasaran yang ditetapkan antara lain:

• Meningkatnya Umur Harapan Hidup menjadi 72 tahun
• Menurunnya Angka Kematian Bayi menjadi 24 per 1000 kelahiran hidup
• Menurunnya Angka Kematian Ibu menjadi 118 per 100.000 kelahiran hidup, dan
• Menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak balita menjadi 15%.

Dalam rangka pencapaian agenda MDG'S yang terkait secara tidak langsung terhadap kesehatan, penanganannya memerlukan lintas integrasi program dengan sektor lain. Sebagaimana kita ketahui faktor sosial dapat berpengaruh terhadap kesehatan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya gap dalam tingkat pendidikan, pendapatan, gender, kesulitan medan geografis, ketersediaan air bersih serta kesehatan lingkungan yang dapat berdampak terhadap kesehatan. Sehingga untuk mengatasi permasalahan kesehatan pada umumnya hanya akan terwujud bila Kementerian Kesehatan bersama jajarannya selaku sektor yang bertanggungjawab, bersama dengan berbagai pihak  terkait (antara lain lintas sektor, pemerintah daerah, profesi, akademisi, swasta, pendidikan lembaga swadaya masyarakat, donor agencies, serta organisasi agama,  organisasi kewanitaan, dll)  secara bersama untuk mencapai tujuan agenda MDG'S.

SIMPULAN

Setelah menelaahan terkait PNPM Mandiri, Desa Siaga, dan MDG'S dapat disimpulkan, sbb:

• Berbagai upaya pemberdayaan masyarakat sudah ada tumbuh di masyarakat baik melalui fasilitasi pemerintah maupun lainnya.
• Upaya pemberdayaan masyarakat mempunyai nama yang berbeda-beda di masyarakat namun mempunyai tujuan yang sama yaitu dalam rangka menumbuhkan kemampuan masyarakat, merubah perilaku masyarakat, dan mengorganisi masyarakat dalam rangka menumbuhkan kemandirian di masyarakat.
• PNPM Mandiri merupakan program pemberdayaan masyarakat yang sangat mulia khususnya dalam rangka menanggulangi kemiskinan sebagai salah satu pencapaian agenda MDG'S no 1 terkait penanggulangan kemiskinan.
• Desa Siaga Kesehatan merupakan program pemberdayaan masyarakat yang lebih komprehensif di desa yang lebih menekankan kepada pencapaian agenda MDG's yang langsung terkait dengan kesehatan khususnya agenda No. 4, 5, dan 6 yaitu menurunkan kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, dan mengurangi penyakit menular.
• Mungkin bisa disetarakan bahwa Desa Siaga adalah PNPM Kesehatan plus

 

 

REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka dapat di rekomendasikan, sbb:

• PNPM Mandiri dan Desa Siaga adalah upaya pemberdayaan masyarakat yang sangat strategis guna mencapai tujuan komitmen Internasional agenda MDG'S yang juga merupakan komitmen bangsa Indonesia untuk memenuhinya.
• PNPM Mandiri dan Desa Siaga merupakan upaya pemberdayaan masyarakat yang sebagian besar difasilitasi oleh pemerintah. Perlu berjalan secara beriringan dan sinergis karena keduanya sudah berjalan cukup baik di masyarakat.
• Kesinambungan PNPM dan Desa Siaga perlu terus dijaga dan dikembangkan mengingat upaya pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang dinamis.

Pembinaan pemerintah terhadap kedua program tersebut baik PNPM Mandiri maupun Desa Siaga perlu terus ditingkatkan.

*)Pemerhati Pemberdayaan Masyarakat, Pusat Promosi Kesehatan

*)Pusat Promosi Kesehatan Depkes. RI.

*)Thanks to mas Bambang Setiaji

ORALIT & LARUTAN GULA GARAM (LGG), SEDERHANA YANG SELAMATKAN JIWA

Background

ORALIT & LARUTAN GULA GARAM (LGG), SEDERHANA YANG SELAMATKAN JIWA
By: Ahmad Kholid

ORALIT


Apakah oralit itu ?
Oralit adalah larutan untuk mengatasi diare. Larutan ini sering disebut rehidrasi oral. Larutan ini mempunyai komposisi campuran Natrium klorida, kalium klorida, glukosa anhidrat dan natrium bikarbona. Larutan rehidrasi oral ini mempunyai nama generik oralit dan larutan ini sekarang dijual dengan berbagai merek dagang seperti Alphatrolit, Aqualyte, Bioralit dan Corsalit.

Tujuannya adalah untuk mencegah dehidrasi. Terdapat dua jenis oralit, yaitu oralit dengan basa sitrat (LGOS) dan oralit basa bikarbonat (LGOB).

Cara penggunaan :

Oralit tersedia dalam bentuk serbuk untuk dilarutkan dan dalam bentuk larutan diminum perlahan-lahan.

Takaran pemberian oralit untuk mengatasi diare (3 jam pertama)

• umur < 1 tahun : 300 ml dalam 1,5 gelas
• 1 – 4 tahun : 600 ml dalam 3 gelas
• 5 – 12 tahun : 1,2 l dalam 6 gelas
• dewasa : 2,4 l dalam 12 gelas

Takaran pemberian oralit untuk mengatasi diare (setiap habis buang air)

• umur < 1 tahun : 100 ml dalam 0,5 gelas
• 1 – 4 tahun : 200 ml dalam 1 gelas
• 5 – 12 tahun : 300 ml dalam 1,5 gelas
• dewasa : 400 ml dalam 2 gelas

Pengganti oralit

Bila tidak ada oralit, dapat juga digunakan larutan gula-garam, yaitu dua sendok teh gula dan setengah sendok teh garam dapur dilarutkan ke dalam satu gelas air matang.

LARUTAN GULA & GARAM (LGG)

Bahan dan alat yang diperlukan :

• Pertama kita harus menyediakan gula pasir sebanyak satu sendok teh ,tidak lebih tidak kurang agar larutan yang akan dibuat bisa maksimal.
  
• Kedua yaitu garam dapur kalau bisa yang halus agar dapat larut dengan mudah ,takaran yang diperlukan sebanyak seperempat sendok teh.
  
• Ketiga adalah air masak atau air teh yang masih hangat namun tidak selagi mendidih.Takarannya sebanyak satu gelas atau sekitar 200 ml.
  Yang terakhir adalah gelas kaca yang berukuran normal dan sendok teh.

Cara membuat larutan gula garam :

• Pertama-tama sebelum kita membuat,cucilah tangan sampai bersih agar tidak ada kuman penyakit yang menyebar.
  
• Kedua  tuangkan air masak atau air teh tersebut ke dalam gelas sebanyak satu gelas penuh.
  
• Ketiga masukkanlah gula pasir serta  garam dapur itu sesuai dengan takaran yang telah ditentukan kedalam gelas tersebut.
  
• Keempat yaitu gelas tersebut  kita aduk sampai gula dan garamnya benar-benar larut dalm air.
  Setelah selesai kita bisa langsung meminumnya.

Larutan gula garam direkomendasikan sebagai pengganti larutan oralit.selain itu larutan ini sangat dianjurkan bagi mereka yang mengalami diare karena dapat mengurangi dampak diare atau dehidrasi karena larutan ini dapat menggantikan cairan tubuh yang hilang itu.

Saran :

• Untuk anak yang berusia dibawah dua tahun diberikan ¼ hingga ½ gelas saja.
  
• Untuk anak yang berusia dua tahun keatas berikan ½ hingga 1 gelas.
• Sedangkan jika anak yang sudah besar atau dewasa dianjurkan untuk minum sebanyak-banyaknya

TIPS DISAAT DIARE

Berikut ada beberapa cara untuk selama terjadi diare :

• Minum air putih

Sering-seringlah minum air putih untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang akibat diare dan minum oralit yang merupakan larutan gula garam untuk membantu pembentukan energi dan menahan diare. Hindari minum kopi, teh dan lain sebagainya yang mampu merangsang asam lambung.

• Makan makanan khusus

Hindari makan makanan yang berserat seperti agar-agar, sayur dan buah karena makanan berserat hanya akan memperpanjang masa diare. Makanan berserat hanya baik untuk penderita susah buang air besar. Bagi penderita diare sebaiknya makan makanan rendah serat dah halus seperti bubur nasi atau nasi lemes dengan lauk telur asin. Di sini nasi akan menjadi gula untuk memberikan energi, sedangkan telur asin akan memberikan protein dan garam untuk menahan mencret dan sebagai zat pembangun tubuh. Hindari makan makanan di luar sembarangan serta makanan yang pedas mengandung cabai dan lada.

• Istirahat yang cukup

Tidak dapat dipungkiri bahwa orang yang mengalami diare akan terasa lemah, lemas, lesu, kurang bergairah, dan sebagainya. Untuk itu bagi anda yang sudah merasa sangat lemas sebaiknya istirahat yang cukup guna mengembalikan stamina yang hilang.

• Minum obat diare / ORALIT / LGG

Sebaiknya anda berkonsultasi dengan dokter dan meminta obat yang tepat untuk mengatasi diare. Biasanya dokter akan memberikan obat mules, obat mencret, vitamin dan antibiotik. Untuk obat mules dan mencret sebaiknya diminum jika perut mulas dan diare saja dan hentikan jika sudah berhenti mules dan diare. Sedangkan untuk antibiotik wajib dihabiskan agar kuman dan bibit penyakit lainnya mati total dan tidak membentuk resistensi. Untuk vitamin terserah anda mau dihabiskan atau tidak, akan tetapi tidak ada salahnya jika dihabiskan karena vitamin baik untuk anda asalkan tidak berlebihan.

PENANGGULANGAN BENCANA TSUNAMI

Background Background

PENANGGULANGAN BENCANA TSUNAMI!

 

CERITA TENTANG PERAN MASYARAKAT SAAT MENGHADAPI BENCANA TSUNAMI

Editor: Ahmad Kholid

Menyambung dari cerita sebelumnya tentang simulasi bencana Tsunami, Pada edisi ini persembahan kedua tentang cerita kartun yang menggambarkan tentang simulasi menghadapi bencana Tsunami

Anda menginginkan kartun simulasi pembelajaran diatas, silahkan klik

DOWNLOAD

Dibuat dan Diterbitkan Oleh Yayasan IDEP

Untuk Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat

Dikembangkan dengan dukungan dari

BAKORNAS PB, MPBI, UNESCO, USAID, ISDR, IFRC, PMI, OXFAM GB

dan Masyarakat Indonesia


Background

PENANGGULANGAN BANJIR

Background Background

PENANGGULANGAN BANJIR!

 

CERITA TENTANG PERAN MASYARAKAT SAAT MENGHADAPI BENCANA BANJIR

Editor: Ahmad Kholid

Menyambung dari cerita sebelumnya tentang simulasi bencana Banjir, Pada edisi ini persembahan kedua tentang cerita kartun yang menggambarkan tentang simulasi menghadapi bencana Banjir

Anda menginginkan kartun simulasi pembelajaran diatas, silahkan klik

DOWNLOAD

Dibuat dan Diterbitkan Oleh Yayasan IDEP

Untuk Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat

Dikembangkan dengan dukungan dari

BAKORNAS PB, MPBI, UNESCO, USAID, ISDR, IFRC, PMI, OXFAM GB

dan Masyarakat Indonesia

KARTUN SIMULASI PENANGGULANGAN BENCANA TANAH LONGSOR

Background

TANAH LONGSOR!

 

CERITA TENTANG PERAN MASYARAKAT DESA SAAT MENGHADAPI BENCANA TANAH LONGSOR

Editor: Ahmad Kholid

Menyambung dari cerita sebelumnya tentang simulasi bencana gunung api, Pada edisi ini persembahan kedua tentang cerita kartun yang menggambarkan tentang simulasi menghadapi bencana tanah longsor

Anda menginginkan kartun simulasi pembelajaran diatas, silahkan klik

DOWNLOAD

Dibuat dan Diterbitkan Oleh Yayasan IDEP

Untuk Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat

Dikembangkan dengan dukungan dari

BAKORNAS PB, MPBI, UNESCO, USAID, ISDR, IFRC, PMI, OXFAM GB

dan Masyarakat Indonesia

KARTUN SIMULASI PENANGGULANGAN BENCANA GUNUNG API

Background

KARTUN SIMULASI
PENANGGULANGAN BENCANA
GUNUNG API

Editor : Ahmad Kholid

Anda menginginkan kartun simulasi pembelajaran diatas, silahkan klik

DOWNLOAD

Dibuat dan Diterbitkan Oleh Yayasan IDEP

Untuk Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat

Dikembangkan dengan dukungan dari

BAKORNAS PB, MPBI, UNESCO, USAID, ISDR, IFRC, PMI, OXFAM GB

dan Masyarakat Indonesia

THEORY OF PLANNED BEHAVIOUR

Background

THEORY OF PLANNED BEHAVIOUR

Disusun Oleh : Ahmad Kholid

 

Perilaku

        Psikologi memandang perilaku manusia (human behavior) sebagai reaksi yang dapat bersifat sederhana maupun bersifat kompleks. Salah satu karakteristik reaksi perilaku manusia yang menarik adalah sifat diferensialnya. Maksudnya, satu stimulus dapat menumbuhkan lebih dari satu respon yang berbeda dan beberapa stimulus yang berbeda dapat saja menimbulkan satu respon yang sama.

Icek Ajzen dan Martin Fishbein mengemukakan Teori Tindakan Beralasan (theory of reasoned action) (Ajzen and Fisbein, 1980 dalam Brehm dan Kassin, 1990 : Ajzen, 1988) yang mengatakan bahwa sikap mempengaruhi perilaku lewat suatu proses pengambilan keputusan yang teliti dan beralasan dan dampaknya terbatas hanya pad tiga hal; Pertama, perilaku tidak banyak ditentukan oleh sikap umum tapi oleh sikap yang spesifik terhadap sesuatu. Kedua, perilaku dipengaruhi tidak hanya oleh sikap tapi juga oleh norma-norma objektif (subjective norms) yaitu keyakinan kita mengenai apa yang orang lain inginkan agar kita perbuat. Ketiga, sikap terhadap suatu perilaku bersama norma - norma subjektif membentuk suatu intensi atau niat berperilaku tertentu.

Teori perilaku beralasan diperluas dan dimodifikasi oleh Ajzen (1988) dan dinamai Teori Perilaku Terencana (theory of planned behavior). Inti teori ini mencakup 3 hal yaitu;  yaitu keyakinan tentang kemungkinan hasil dan evaluasi dari perilaku tersebut (behavioral beliefs), keyakinan tentang norma yang diharapkan dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (normative beliefs), serta keyakinan tentang adanya faktor yang dapat mendukung atau menghalangi perilaku dan kesadaran akan kekuatan faktor tersebut (control beliefs).

        Behavioral beliefs menghasilkan sikap suka atau tidak suka berdasarkan perilaku individu tersebut. Normative beliefs menghasilkan kesadaran akan tekanan dari lingkungan sosial atau norma subyektif, sedangkan control beliefs menimbulkan kontrol terhadap perilaku tersebut. Dalam perpaduannya, ketiga faktor tersebut menghasilkan intensi perilaku (behavior intention). Secara umum, apabila sikap dan norma subyektif menunjuk ke arah positif serta semakin kuat kontrol yang dimiliki maka akan lebih besar kemungkinan seseorang akan cenderung melakukan perilaku tersebut.

      Tahapan intervensi tingkah laku berdasarkan Theory of Planned Behavior (TPB) secara singkat dapat dilihat pada Gambar dibawah ini yang merupakan hipotesis atau       variabel laten. Variabel – variabel tersebut tidak dapat langsung diperoleh tetapi melalui tanggapan atau respon yang terlihat dan dapat diteliti.

Target perilaku dalam Theory of Plan Behavior

        Target perilaku yang diinginkan harus didefinisikan berdasarkan 4 (empat) elemen yaitu; Target, Action, Context dan Time (TACT). Target perilaku yang diinginkan memiliki prisip kesesuaian, kekhususan maupun keadaan umum, seperti dijelaskan berikut ini :

1. Compatibility (Kesesuaian)

Walaupun keempat elemen TACT dari perilaku tersebut dapat didefinisikan, namun sangat penting untuk diteliti atau diamati tentang prinsip keserasian/kesesuaian (principle of compatibility) dari seluruh variabel yang membangun teori perilaku terencana ini (sikap, norma subyektif, kontrol terhadap perilaku, dan maksud / tujuan) untuk didefinisikan juga kedalam empat elemen TACT.  Selain itu, juga harus dinilai atau diperkirakan maksud dan tujuan dalam menjalankan perilaku tersebut.

2. Specificity dan Generality (Kekhususan dan keadaan umum)

Elemen TACT dalam contoh kasus di atas merupakan contoh yang cukup spesifik, tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk meningkatkan ke arah kondisi yang lebih umum untuk masing-masing elemen dengan melakukan agregasi atau penyatuan. Melihat perilaku hanya dalam satu peristiwa / kesempatan biasanya terlalu terbatas untuk menjadi nilai praktis yang lebih. Dengan cara yang sama, dalam beberapa kasus, konteks yang lebih spesifik mungkin tidak menarik. Elemen konteks yang lebih umum dapat dimuat dengan merekam seberapa sering perilaku tersebut dilakukan pada semua konteks yang relevan.

Argumen serupa juga dapat dilontarkan untuk elemen tindakan (Action). Namun demikian, harus digambarkan secara eksplisit perilaku yang dimaksud kepada para responden. Elemen TACT mendefinisikan perilaku dalam tingkat yang teoritis, responden mendefinisikan perilaku dalam konsep laten (tidak langsung). Sekali dapat didefinisikan, indikator nyata dari perilaku tersebut diperoleh baik dari observasi langsung maupun melalui laporan pribadi.

Sikap, norma subyektif, kontrol terhadap perilaku (perceived behavioral control) dan maksud / tujuan (intention) biasanya ditentukan secara langsung berdasarkan prosedur standar penghitungan (standard scaling procedures). Ketika melakukan penghitungan, indicator / ukuran yang digunakan harus sesuai dengan perilaku dalam elemen tindakan, target, tindakan, konteks, dan waktu (TACT).

 

Variabel Prediksi

1.      Standar Pengukuran Langsung (Standard Direct Measures)

Peneliti seringkali melakukan kesalahan dengan menganggap bahwa indikator langsung dari suatu konsep yang membangun teori  ini dapat diperoleh dengan mengajukan beberapa pertanyaan terpilih secara sembarangan (tidak sesuai aturan), atau dengan mengadopsi pertanyaan yang digunakan pada studi sebelumnya. Walaupun pendekatan seperti ini seringkali mampu menemukan/mengetahui minat/ketertarikan responden, namun pendekatan ini dapat menghasilkan indikator dengan akurasi yang relatif rendah dan keterkaitan yang kurang antar konsep yang membangun teori ini.

Untuk memperoleh ukuran / indikator internal konsistensi secara akurat, penting untuk memilih bentuk dan pertanyaan yang sesuai dalam melakukan investigasi. Diperlukan pertanyaan yang berbeda untuk perilaku yang berbeda serta untuk populasi penelitian yang berbeda pula. Dalam kuesioner akhir, pertanyaan-pertanyaan untuk menilai suatu variable / konsep tertentu biasanya disusun secara terpisahdan disajikan dalam bentuk yang tidak sistematis, bercampur dengan pertanyaan untuk penilaian konsep lainnya.

2.      Maksud dan Tujuan (Intention)

Harus diperhatikan bahwa penting untuk memastikan bahwa pernyataan yang digunakan dalam studi harus memiliki kualitas yang   diterima secara psikologi (acceptable psychometric qualities). Paling  tidak,  sejumlah  pernyataan  yang  akan  digunakan  harus memiliki  tingkat  korelasi  yang  tinggi  satu  sama  lain.

3.      Sikap terhadap Perilaku (Attitude Towards the Behavior)

Untuk meyakinkan bahwa bipolar adjective yang dipilih sesuai (untuk perilaku tersebut dan minat populasi), harus dimulai dengan kumpulan yang relatif besar, misalnya skala 10 atau 12. Kumpulan awal dapat diambil dari daftar skala adjektif yang diterbitkan, yang berlaku untuk konsep dan populasi. Skala subset kecil yang menunjukkan internal konsistensi yang tinggi dipilih untuk indikator akhir.

Kriteria kedua untuk pemilihan pernyataan ditentukan berdasarkan aspek kualitatif dari evaluasi yang di tunjukkan dengan skala adjektif. Sikap terhadap perilaku didefinisikan sebagai evaluasi secara keseluruhan dari  menjalankan perilaku seperti yang diminta.

Walaupun demikian, penelitian empiris menunjukkan bahwa evaluasi secara keseluruhan seringkali terdiri dari 2 (dua) komponen. Komponen pertama yaitu bersifat instrumental, ditunjukkan dengan pasangan kata adjektif (kata sifat) misal: bernilai --- tidak bernilai, dan merugikan --- menguntungkan. Komponen kedua lebih merupakan kualitas pengalaman dan ditunjukkan dengan skala seperti: menyenangi---tidak menyenangi.

Prosedur pemilihan pernyataan seperti yang digambarkan dalam menentukan indikator maksud / tujuan, juga berlaku pada pemilihan pernyataan untuk penskalaan sikap (attitude).

4.      Norma Subjektif (Subjective Norms)

Bagaimanapun, tanggapan dari pernyataan untuk kelompok norma subyektif seringkali memiliki keberagaman (variabilitas) yang rendah karena pada umumnya orang lain yang dianggap penting tersebut cenderung menyetujui perilaku yang memang diinginkan dan menolak perilaku yang tidak diinginkan.  Untuk mengatasi masalah ini, sangat direkomendasikan untuk menggunakan pertanyaan yang dapat menilai norma deskriptif, misalnya; pertanyaan yang menggambarkan apakah orang - orang terdekat (kerabat) tersebut juga melakukan kegiatan seperti yang ditanyakan. 

 Seperti halnya indikator perilaku, maksud/tujuan dan sikap terhadap perilaku, dalam menyusun pernyataan/pertanyaan untuk menentukan norma subyektif, harus dipastikan bahwa pertanyaan yang digunakan memiliki tingkat internal konsistensi yang tinggi.

5.      Kontrol Perilaku yang dapat diterima (Perceived Behavioral Control)

Indikator langsung dari kontrol perilaku harus menunjukkan kepercayaan diri responden bahwa mereka mampu melakukan kegiatan yang di minta oleh peneliti. Sejumlah pernyataan berbeda telah digunakan untuk kepentingan ini. Beberapa pernyataan diajukan sebagai kesulitan dalam melakukan perilaku tersebut atau kemungkinan partisipan mampu menjalankan perilaku tersebut. 

Pernyataan lainnya digunakan untuk menilai kontrol perilaku yang merujuk kepada kemampuan mengendalikan (controllability). Pernyataan ini menilai keyakinan partisipan bahwa mereka memiliki kendali untuk memutuskan apakah mereka akan menjalankan atau tidak menjalankan perilaku yang diminta. 

 

Pengukuran Perilaku

1.      Pengukuran Sikap Berperilaku (Attitude Toward the Behavior)

 Uji coba diperlukan untuk mengidentifikasi perilaku terbuka, normatif dan kontrol perilaku. Responden diberikan deskripsi dari sebuah perilaku dan diberi pertanyaan ilustrasi seperti contoh di bawah. Tanggapan yang diperoleh digunakan untuk mengidentifikasi keyakinan utama personal, yaitu keyakinan unik tertentu yang dimiliki masing-masing partisipan dalam penelitian ini. Selain itu juga digunakan untuk membuat daftar keyakinan utama yang paling umum dalam populasi tesebut (modal salient beliefs). Daftar ini dapat dijadikan dasar / landasan untuk menyusun kuesioner standar yang digunakan dalam penelitian utama.

Untuk memperoleh hasil dari perilaku, partisipan dalam studi percobaan diberi waktu beberapa menit untuk mengutarakan pemikiran mereka dalam menanggapi pertanyaan – pertanyaan yang ada.

2.      Pengukuran Keyakinan terhadap Perilaku (Behavioral Belief)

Ada 2 (dua) pertanyaan yang diajukan berkenaan dengan masing –masing hasil yang timbul, baik apabila kita berhadapan dengan keyakinan personal maupun keyakinan utama yang paling umum (modal accessible beliefs). 

Kekuatan keyakinan dan evaluasi hasil untuk keyakinan terbuka yang berbeda akan menyediakan informasi sebenarnya tentang pertimbangan sikap yang menuntun orang dalam membuat keputusan apakah mereka setuju atau tidak terhadap perilaku tersebut. Kekuatan keyakinan dan evaluasi hasil juga dapat digunakan untuk memperoleh gabungan keyakinan (belief composite) yang diasumsikan untuk menentukan sikap terhadap perilaku sesuai dengan model harapan-nilai (expectancy-value model), seperti yang ditunjukan dalam persamaan di bawah ini :

 A ά ∑bi ei

 

Keterangan          :

A   = sikap

bi  = behavior beliefs

ei  = evaluation outcome

 

Kekuatan keyakinan dikalikan dengan evaluasi hasil, kemudian menjumlahkan seluruh hasilnya.

3.      Pengukuran Norma Subyektif (Subjective Norm)

 Pengukuran dari kekuatan keyakinan normatif dan motivasi untuk memenuhi keinginan orang yang berpengaruh menghasilkan gambaran mengenai tekanan normatif pada populasi tersebut. Gabungan keyakinan normatif secara keseluruhan diperoleh dengan menerapkan rumus harapan-nilai (expectancy – value formula).

Sama seperti halnya pada keyakinan perilaku (behavioral beliefs), penilaian optimal dari kekuatan keyakinan normatif dan motivasi untuk memenuhinya harus ditentukan secara empiris.

4.      Pengukuran Kontrol Perilaku yang dapat diterima (Perceived Behavioral Control)

Menghitung kemampuan dan kekuatan rata-rata dari keyakinan kendali yang berbeda – beda memberikan gambaran mengenai faktor yang dilihat sebagai pendukung atau penghalang kinerja perilaku. Dengan menggunakan rumus harapan-nilai, seperti yang terlihat pada persamaan di bawah ini, dapat diketahui gabungan keyakinan kendali.

            Seperti halnya pada sikap dan norma subjektif, analisa penilaian yang optimal perlu dilakukan dalam menetukan penilaian yang sesuai                 bagi kekuatan                 dan kemampuan keyakinan kendali untuk melengkapi pengukuran gabungan keyakinan.

Tabel 1. Konstruk Teori Perilaku Terencana, Definisi dan Pengukurannya

	Konstruk	Definisi	Pengukuran
	Niat berperilaku	Persepsi kemungkinan untuk melakukan suatu perilaku	Bipolar , skala suka-tidak suka, skor -3 hingga 3
Sikap	Pengukuran tidak langsung     Kepercayaan perilaku Kepercayaan bahwa perilaku tertentu dihubungkan dengan beberapa atribut atau outcome Bipolar, skala tidak suka-suka, skor -3 hingga +3 Evaluasi Nilai yang diberikan terhadap outcome Bipolar , skala baik-buruk, skor -3 hingga +3
	Pengukuran langsung Norma subjektif Kepercayaan apakah sebagian besar orang akan menyetujuai atau menolak suatu perilaku Bipolar, skala tidak setuju-setuju, skor -3 hingga +3 Pengukuran tidak langsung       Kepercayaan normatif Kepercayaan apakah setiap orang yang dianggap sebagai referensi menyetujuai atau tidak menyetujui suatu perilaku Bipolar, skala tidak setuju-setuju, skoe -3 hingga +3 Motivasi untuk melakukan Motivasi untuk melakukan apa yang dipikirkan oleh referensi Unipolar, skala tidak suka-suka, skor 1-7
	Kontrol persepsi perilaku     Pengukuran langsung : Semua pengukuran dari kontrol persepsi terhadap perilaku Skala semantik diferensial, contoh : dibawah kontrol-tidak di bawah kontrol, mudah-sulit Kepercayaan kontrol Persepsi kemungkinan munculnya kondisi yang memfasilitasi atau menyulitkan Skala tidak suka-suka, skor _3 hingga +3 atau 1-7 Kekuatan persepsi Persepsi tentang efek dari setiap kondisi dalam berperilaku akan sulit atau mudah Bipolar skala sulit-mudah, skor -3 hingga +3

CONTOH KASUS

Daftar Pustaka :

Ajzen, I. (1988). Attitudes, Personality and Behavior. Milton Keynes: OUP.

 

Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50, 179-211.

 

Azwar, Saifuddin. (2003). Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

 

Icek Ajzen, ('88). Changing the behavior of people. Explanation of Theory of Planned Behavior. Journal 12 Manage The Executive Fast Track. www.12manage.com.

Gaya Hidup Sehat

Background

Gaya Hidup Sehat

By: Ahmad Kholid

Promosi dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM)

Kebijakan Nasional Penanggulangan PTM

Kerangka konsep pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular didasari oleh kerangka dasar blum, bahwa derajat kesehatan dipengaruhi oleh faktor keturunan, lingkungan, perilaku dan pelayanan kesehatan. Kebijakan Pencegahan dan penanggulangan PTM ini ditujukan pada penyakit-penyakit yang mempunyai faktor resiko yang sama yaitu : jantung, stroke, hipertensi, diabetes militus, penyumbatan saluran napas kronis.

 

Tujuan

Memacu kemandirian masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan PTM untuk nmenurunkan kejadian penyakit tidak menular (PTM) dan meningkatkan kualitas hidup sehat masyarakat yang berada di semua tatanan.

 

Bagaimana caranya ?

Dengan cara menghilangkan atau mengurangi faktor resiko PTM dan memperhatikan faktor lain yang dapat mempengaruhi kesehatan. Departemen kesehatan, melalui Pusat promosi kesehatan memfokuskan pada :

• Meningkatkan upaya kesehatan melalui promotif dan preventif baik Pusat maupun Propinsi dan Kabupaten.
• Melakukan intervensi secara terpadu pada 3 faktor resiko yang utama yaitu : rokok, aktifitas fisik dan diet seimbang.
• Melakukan jejaring pencegahan dan penanggulangan PTM.
• Mencoba mempersiapkan strategi penanganan secara nasional dan daerah terhadap diet, aktivitas fisik, dan rokok.
• Mengembangkan System Surveilans Perilaku Beresiko Terpadu (SSPBT) PTM.
• Kampanye pencegahan dan penanggulangan PTM tingkat nasional maupun local spesifik.

Untuk di masa datang upaya pencegahan PTM akan sangat penting karena hal ini dipengaruhi oleh 3 faktor utama yaitu dokok, diet seimbang dan aktivitas fisik. Pencegahan PTM perlu didukung oleh para semua pihak terutama para penentu kebijakan baik nasional maupun local. Tanpa itu semua akan menjadi sia-sia saja.

 

Sasaran

• Penentu kebijakan baik di pusat maupun di daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota).
• Penentu kebijakan pada sektor terkait baik di Pusat dan daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota).
• Organisasi profesi yang ada.
• Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sektor Swasta serta Masyarakat.

Landasan Hukum

Promosi dan Pencegahan PTM tentunya mengacu pada landasan hukum yang sudah ada secara Nasional yaitu :

• Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan.
• Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
• Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
• Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
• Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Struktur Organisasi dan tatalaksana Departemen Kesehatan RI.
• Program Pembangunan Nasional (PROPENAS)
• Sistem Kesehatan Nasional.
• Surat Keputusan menteri Kesehatan tahun 1999 tentang Rencana Pembangunan Kesehatan menuju Indonesia Sehat 2010 Depkes RI tahun 1999.
• Global Strategy for The Prevention and Control of Non Communicable Diseasses (WHA 53 tahun 2000).
• Megacountry Health Promotion Network Initiatives (Geneva, Desember 2002).

Kebijakan
Promosi dan pencegahan PTM dilakukan pada seluruh fase kehidupan, melalui pemberdayaan berbagai komponen di masyarakat seperti organisasi profesi, LSM, media Massa, dunia usaha/swasta.

Upaya promosi dan pencegahan PTM tersebut ditekankan pada masyarakat yang masih sehat (well being) dan masyarakat yang beresiko (at risk) dengan tidak melupakan masyarakat yang berpenyakit (deseased population) dan masyarakat yang menderita kecacatan dan memerlukan rehabilitasi (Rehabilitated population).

• Penanggulangan PTM PTM mengutamakan pencegahan timbulnya faktor resiko utama dengan meningkatkan aktivitas fisik, menu makanan seimbang dan tidak merokok.
• Promosi dan pencegahan PTM juga dikembangkan melalui upaya-upaya yang mendorong/memfasilitasi diterbitkannya kebijakan public yang mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan PTM.
• Promosi dan Pencegahan PTM dilakukan melaui pengembangan kemitraan antara pemerintah, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi termasuk dunia usaha dan swasta.
• Promosi dan pencegahan PTM merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam semua pelayanan kesehatan yang terkait dengan penanggulangan PTM.
• Promosi dan pencegahan PTM perlu didukung oleh tenaga profesional melalui peningkatan kemampuan secara terus menerus (capacity building).
• Promosi dan pencegahan PTM dikembangkan dengan menggunakan teknologi tepat guna sesuai dengan masalah, potensi dan social budaya untuk meningkatkan efektifitas intervensi yang dilakukan di bidang penanggulangan PTM.

Strategi
Sasaran Promosi dan pencegahan PTM secara operasional di lakukan pada beberapa tatanan (Rumah tangga, Tempat kerja, tempat pelayanan kesehatan, tempat sekolah, tempat umum, dll) Area yang menjadi perhatian adalah Diet seimbang, Merokok, Aktivitas fisik dan kesehatan lainnya yang mendukung.

Strategi promosi dan pencegahan PTM secara umum meliputi Advokasi, Bina suasana dan Pemberdayaan masyarakat. Di Tingkat Pusat lebih banyak dilakukan pada advokasi dan bina suasana. Sedangkan di tingkat kabupaten/Kota lebih ditekankan pada pemberdayaan masyarakat? 3 (tiga) strategi untuk semua hanya materinya beda. Ingat otonomi daerah, sosial budaya, local spesifik dsb.

• Mendorong dan memfasilitasi adanya kebijakan public berwawasan kesehatan yang mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan PTM.
• Mendorong dan memfasilitasi berfungsinya jaringan kerjasama antar institusi penyelenggara promosi dan mitra potensi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan PTM.
• Meningkatkan peran aktif tenaga promosi kesehatan di dalam upaya penanggulangan PTM secara komprehensif baik dalam upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif di masing-masing institusi pelayanan.
• Meningkatkan Kapasitas tenaga profesional bidang promosi kesehatan baik di pusat maupun daerah khususnya dalam pencegahan dan penanggulangan PTM.
• Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pemeliharaan kesehatan mandiri masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan PTM.
• Melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pemecahan masalah PTM yang dihadapi untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan lingkungannya dalam pencegahan dan penanggulangan PTM.
• Mengembangkan daerah kajian teknologi promosi kesehatan tepat guna dalam penanggulangan PTM.

Indikator
Untuk mengetahui sampai seberapa jauh keberhasilan pelaksanaan strategi penanggulangan PTM, ada beberapa patokan yang dapat dipergunakan untuk monitoring dan evaluasi melalui system pencatatan dan pelaporan kegiatan pencegahan dan penanggulangan PTM.

Indikator keberhasilan strategi promosi dan pencegahan PTM yaitu :

Indikator Umum

• Menurunnya angka kematian (mortalitas) penderita PTM utama.
• Menurunnya angka kesakitan (morbiditas) penderita PTM utama.
• Menurunnya angka kecacatan (disabilitas) penderita PTM utama.
• Menurunnya angka faktor risiko bersama PTM utama.

Indikator Khusus

• Penurunan 3 faktor risiko utama PTM (merokok, kurang aktifitas fisik dan konsumsi rendah serat).
• Penurunan proporsi penduduk yang mengalami obesitas, penyalahgunaan alcohol dan BBLR.
• Peningkatan kebijakan dan regulasi lintas sector yang mendukung penanggulangan PTM.
• Peningkatan bina suasana melalui kemitraan dalam pemberdayaan potensi masyarakat.
• Tersedianya model-model intervensi yang efektif dalam promosi dan pencegahan PTM.
• Peningkatan pelaksanaan promosi dan pencegahan di institusi pelayanan.

Sumber:

PUSAT PROMOSI KESEHATAN
Departemen Kesehatan Republik Indonesia

Tahun 2010

Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat

Background

Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat

By : Ahmad Kholid

Apakah Kemitraan Itu ?

 

• Kemitraan adalah hubungan (kerjsama) antara dua pihak atau lebih, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat).
• Unsur kemitraan adalah :
1. adanya hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih
2. adanya kesetaraan antara pihak-pihak tersebut
3. adanya keterbukaan atau kepercayaan (trust relationship) antara pihak-pihak tersebut
4. adanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan atau memberi manfaat.
• Kemitraan di bidang kesehatan adalah kemitraan yang dikembangkan dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan kesehatan.

Dasar Pemikiran/Latar Belakang

 

 

• Kesehatan adalah hak azasi manusia, merupakan investasi, dan sekaligus merupakan kewajiban bagi semua pihak.
• Masalah kesehatan saling berkaitan dan saling mempengaruhi dengan masalah lain, seperti masalah pendidikan, ekonomi, sosial, agama, politik, keamanan, ketenagakerjaan, pemerintahan, dll.
• Karenanya masalah kesehatan tidak dapat diatasi oleh sektor kesehatan sendiri, melainkan semua pihak juga perlu peduli terhadap masalah kesehatan tersebut, khususnya kalangan swasta.
• Dengan peduli pada masalah kesehatan tersebut, berbagai pihak khususnya pihak swasta diharapkan juga memperoleh manfaat, karena kesehatan meningkatan kualitas SDM dan meningkatkan produktivitas.
• Pentingnya kemitraan (partnership) ini mulai digencarkan oleh WHO pada konfrensi internasional promosi kesehatan yang keempat di Jakarta pada tahun 1997.
• Sehubungan dengan itu perlu dikembangkan upaya kerjsama yang saling memberikan manfaat. Hubungan kerjasama tersebut akan lebih efektif dan efisien apabila juga didasari dengan kesetaraan.

 

 

Tujuan Kemitraan dan Hasil yang Diharapkan

 

 

 

Tujuan umum :

• Meningkatkan percepatan, efektivitas dan efisiensi upaya kesehatan dan upaya pembangunan pada umumnya.

 

Tujuan khusus :

1. Meningkatkan saling pengertian;
2. Meningkatkan saling percaya;
3. Meningkatkan saling memerlukan;
4. Meningkatkan rasa kedekatan;
5. Membuka peluang untuk saling membantu;
6. Meningkatkan daya, kemampuan, dan kekuatan;
7. Meningkatkan rasa saling menghargai;

 

Hasil yang diharapkan :

• Adanya percepatan, efektivitas dan efisiensi berbagai upaya termasuk kesehatan.

 

 

Perilaku Kemitraan :

 

 

 

Adalah semua pihak, semua komponen masyarakat dan unsur pemerintah, Lembaga Perwakilan Rakyat, perguruan tinggi, media massa, penyandang dana, dan lain-lain, khususnya swasta.

 

 

Prinsip, Landasan dan Langkah Dalam Pengembangan Kemitraan

 

 

• 3 prinsip, yaitu : kesetaraan, dalam arti tidak ada atas bawah (hubungan vertikal), tetapi sama tingkatnya (horizontal); keterbukaan dan saling menguntungkan.
• 7 saling, yaitu : saling memahami kedudukan, tugas dan fungsi (kaitan dengan struktur); saling memahami kemampuan masing-masing (kapasitas unit/organisasi); saling menghubungi secara proaktif (linkage); saling mendekati, bukan hanya secara fisik tetapi juga pikiran dan perasaan (empati, proximity); saling terbuka, dalam arti kesediaan untuk dibantu dan membantu (opennes); saling mendorong/mendukung kegiatan (synergy); dan saling menghargai kenyataan masing-masing (reward).
• 6 langkah : penjajagan/persiapan, penyamaan persepsi, pengaturan peran, komunikasi intensif, melakukan kegiatan, dan melakukan pemantauan & penilaian.

 

 

 

 

 

Peran Dinas Kesehatan dalam Pengembangan Kemitraan di Bidang Kesehatan

 

 

 

 

Beberapa alternatif peran yang dapat dilakukan, sesuai keadaan, masalah dan potensi setempat adalah :

• Initiator : memprakarsai kemitraan dalam rangka sosialisasi dan operasionalisasi Indonesia Sehat.
• Motor/dinamisator : sebagai penggerak kemitraan, melalui pertemuan, kegiatan bersama, dll.
• Fasilitator : memfasiltasi, memberi kemudahan sehingga kegiatan kemitraan dapat berjalan lancar.
• Anggota aktif : berperan sebagai anggota kemitraan yang aktif.
• Peserta kreatif : sebagai peserta kegiatan kemitraan yang kreatif.
• Pemasok input teknis : memberi masukan teknis (program kesehatan).
• Dukungan sumber daya : memberi dukungan sumber daya sesuai keadaan, masalah dan potensi yang ada.

 

 

Indikator Keberhasilan

 

 

• Indikator input :

Jumlah mitra yang menjadi anggota.

• Indikator proses :

Kontribusi mitra dalam jaringan kemitraan, jumlah pertemuan yang diselenggarakan, jumlah dan jenis kegiatan bersama yang dilakukan, keberlangsungan kemitraan yang dijalankan.

• Indikator output :

Jumlah produk yang dihasilkan, percepatan upaya yang dilakukan, efektivitas dan efisiensi upaya yang diselenggarakan.

 

Sumber:

PUSAT PROMOSI KESEHATAN
Departemen Kesehatan Republik Indonesia

Tahun 2010

MATERI KULIAH KEP. KOMUNITAS & KEP. KELUARGA AKPER NGUDI WALUYO

Background


Salam Hangat,

Selamat & Sukses sebelumnya saya ucapkan kepada seluruh mahasiswa Tingk. III / semester V baru .............

Selamat datang pada materi perkuliahan saya di Keperawatan Komunitas & Keperawatan Keluarga. Khusus pada kolom ini sengaja saya sediakan kepada mahasiswa semester V Akper Ngudi Waluyo Ungaran untuk mendownload / mengunduh semua materi perkuliahan yang berupa Handout yang sudah saya persiapkan.

Silahkan saudara klik pada beberapa LINK di bawah untuk mendownload dengan support melalui 4Shared

Selamat Belajar.....

Salam..
.



MATERI KULIAH KEPERAWATAN KOMUNITAS :

1. KONTRAK PERKULIAHAN KEP. KOMUNITAS
2. HANDOUT KONSEP DASAR KEPERAWATAN KOMUNITAS
3. HANDOUT KONSEP PHC & PENGEMBANGAN MASYARAKAT
4. HANDOUT PENANGGULANGAN BENCANA / KRISIS
5. HANDOUT PARADIGMA SEHAT
6. HANDOUT KESEHATAN HAJI

MATERI KULIAH KEPERAWATAN KELUARGA :

1. KONTRAK PERKULIAHAN KEP. KELUARGA
2. HANDOUT UTAMA KEPERAWATAN KELUARGA

9 MACAM KADER KESEHATAN DALAM PELAYANAN PUSKESMAS

Background

9 MACAM KADER KESEHATAN DALAM PELAYANAN PUSKESMAS

Pengertian Kader adalah seorang tenaga sukarela yang direkrut dari, oleh dan untuk masyarakat, yang bertugas membantu kelancaran pelayanan kesehatan. Keberadaan kader sering dikaitkan dengan pelayanan rutin di posyandu. Padahal ada beberapa macam kader bisa dibentuk sesuai dengan keperluan menggerakkan partisipasi masyarakat atau sasarannya dalam program pelayanan kesehatan.

1.       Kader Posyandu Balita

Kader yang bertugas di pos pelayanan terpadu (posyandu) dengan kegiatan rutin setiap bulannya melakukan pendaftaran, pencatatan, penimbangan bayi dan balita.

2.       Kader Posyandu Lansia

Kader yang bertugas di posyandu lanjut usia (lansia) dengan kegiatan rutin setiap bulannya membantu petugas kesehatan saat pemeriksaan kesehatan pasien lansia.

3.       Kader Masalah Gizi

Kader yang bertugas membantu  petugas puskesmas melakukan pendataan, penimbangan bayi dan balita yang mengalami gangguan gizi (malnutrisi).

4.       Kader Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)

Kader yang bertugas membantu  bidan puskesmas melakukan pendataan, pemeriksaan ibu hami dan anak-anak yang mengalami gangguan kesehatan (penyakit).

5.       Kader Keluarga Berencana (KB)

Kader yang bertugas membantu  petugas KB melakukan pendataan, pelaksanaan pelayanan KB kepada pasangan usia subur di lingkungan tempat tinggalnya

6.      Kader Juru Pengamatan Jentik (Jumantik)

Kader yang bertugas membantu  petugas puskesmas melakukan pendataan dan pemeriksaan jentik nyamuk di rumah penduduk sekitar wilayah kerja puskesmas

7.       Kader Upaya Kesehatan Kerja (UKK)

Kader yang membantu petugas puskesmas melakukan pendataan dan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja di lingkungan pos tempat kerjanya

8.       Kader Promosi Kesehatan (Promkes)

Kader yang bertugas membantu petugas puskesmas melakukan penyuluhan kesehatan secara perorangan maupun dalam kelompok masyarakat

9.       Kader Upaya Kesehatan Sekolah (UKS)

Kader yang bertugas membantu petugas puskesmas melakukan penjaringan dan pemeriksaan kesehatan anak-anak usia sekolah pada pos pelayanan UKS.